SERBA BANDUNG – Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan pemerintah Indonesia maupun dirinya, tak ikut campur urusan negara lain.

Hal itu dikatakan Erick usai rapat kerja dengan Komisi X DPR RI, kepada media, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 29 September 2025.

“Kami sendiri dari Kemenpora atau saya pribadi kita tentu harus menghargai semua negara di Asia Tenggara ketika ingin olahraganya maju,” kata Erick.

Indonesia, lanjut Erick,  juga termasuk dari negara di Asia Tenggara yang ingin olahraganya maju. Tak terkecuali dalam hal sepak bola. Karenanya, kebijakan naturalisasi diambil pemerintah.

Baca juga: Tunku Ismail: Hukuman FIFA ke Malaysia Sebuah Sabotase, Who was in New York?

“Tapi mohon maaf, kalau kami di Indonesia ingin olahraganya maju, ingin sepak bolanya bagus, bulutangkisnya bagus, pencak silatnya mendunia, olahraga-olahraga kita ingin maju ya kita harus lakukan itu (naturalisasi),” terangnya.

Erick juga menegaskan bahwa pihaknya tidak mau intervensi kepada urusan yang bukan urusan negaranya.

“Kita tidak intervensi, tidak ikut campur isu-isu negara lain,” ujar Erick menegaskan.

Pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden FIFA Giani Infantino di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menurut Erick, pembicaraan keduanya hanya seputar sepak bola Indonesia, bukan negara lain.

“Pembicaraan Bapak Presiden dengan Presiden Gianni jelas, Bapak Presiden bicara mengenai sepak bola Indonesia, tidak bicara mengenai negara lain. Salah satunya bagaimana FIFA Academy bisa ada di Indonesia, dan FIFA juga mendorong kejuaraan dunia U-15 dengan sistem baru 8 vs 8,” imbuhnya.

Diketahui, pada Jumat, 26 September 2025 lalu, FIFA mengumumkan bahwa Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) dinyatakan telah melanggar Pasal 22 Kode Disiplin FIFA tentang pemalsuan dokumen tujuh pemain naturalisasinya.

Baca juga: Presiden Prabowo dan Presiden FIFA Tegaskan Kolaborasi Sepak Bola Indonesia

Akibatnya, Komite Disiplin FIFA menjatuhkan sanksi berat kepada FAM, berupa denda sebesar sebesar 350.000 CHF atau setara dengan Rp7 miliar.

Sedangkan,  ketujuh pemain naturalisasi Malaysia, yakni Facundo Garces, Jon Irazabal, Hector Hevel, Joao Figueiredo, Imanol Machuca, Rodrigo Holgado, dan Gabriel Palmero, dilarang beraktivitas dalam sepak bola selama 12 bulan, baik di level nasional maupun internasional, serta denda sebesar 2.000 CHF atau sekitar Rp 41 juta.

Belakangan, Putra Mahkota Johor sekaligus bos JDT, Tunku Ismail Idris, menuding keterlibatan Indonesia terkait sanksi FIFA ke Malaysia. Salah satunya lewat pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden FIFA Gianni Infantino.

Melalui akun postingan X, Putra Mahkota Johor ini meyakini ada campur tangan pihak lain atau sabotase, yang mendesak FIFA untuk memberi hukuman kepada Malaysia.

“Who was in New York? Saya berharap FAM akan membuat rayuan secepat mungkin,” sindir Tunku.

Bahkan sebagian warga Malaysia dengan gegabah bereaksi menuding ada campur tangan pihak luar, termasuk Indonesia, dalam keputusan FIFA itu.***