SERBA BANDUNG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan (Kalsel), dengan mengamankan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) dan Kepala Seksi (Kasi) Intelijen setempat.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengonfirmasi bahwa OTT ini terkait dengan dugaan tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum. 

Selain dua oknum jaksa tersebut, KPK juga mengamankan pihak swasta yang diduga berperan sebagai perantara.

“Benar, di antaranya yang diamankan Kajari, Kasi Intel, dan swasta yang diduga sebagai perantara,” kata Budi.

Baca juga: Bupati Bekasi Kena OTT KPK Bersama 10 orang dari Berbagai Lokasi

Selain itu, KPK mengamankan barang bukti berupa uang tunai yang jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah.

Secara keseluruhan, terdapat enam orang yang diamankan dalam operasi ini. 
Para pihak tersebut telah diterbangkan dari Kalsel ke Jakarta dengan bantuan pengamanan dari kepolisian daerah setempat dan pihak Angkasa Pura. 

Saat ini, status mereka masih sebagai terperiksa dan sedang menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Gedung KPK.

KPK juga mengungkapkan terdapat pihak-pihak yang tidak kooperatif dan diduga melarikan diri saat operasi berlangsung.

“Juga dalam kegiatan di lapangan ada pihak-pihak yang tidak kooperatif dan diduga melarikan diri,” ujar Budi.

Baca juga: Kakek Masir Penangkap Burung Cendet Dituntut 2 Tahun Penjara

Oleh karena itu, KPK mengimbau agar pihak-pihak tersebut segera menyerahkan diri guna memperlancar proses hukum yang berjalan. 

“KPK mengimbau kepada para pihak tersebut untuk kooperatif dan bisa menyerahkan diri ke KPK, supaya proses penyidikan ini juga bisa efektif,” tegasnya.

KPK juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Kalsel serta jajaran kepolisian yang telah mendukung kelancaran proses penegakan hukum ini hingga para terperiksa berhasil dibawa ke Jakarta.

KPK memastikan telah melakukan koordinasi intensif dengan pihak Kejaksaan Agung (Kejagung).

“Iya, tentunya koordinasi secara intens terus dilakukan oleh KPK dengan pihak-pihak terkait ya, baik dengan Kejaksaan Agung maupun kepolisian dalam konteks kami sama-sama sebagai aparat penegak hukum,” ungkap Budi.***