Bahlil Ancam Stop Ekspor Migas ke Singapura dan Malaysia

SERBA BANDUNG – Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyatakan peringatan keras untuk menghentikan dan tidak memperpanjang kontrak ekspor gas bumi ke negara-negara tetangga, khususnya Singapura dan Malaysia.

Langkah drastis ini diambil di tengah memanasnya ketegangan diplomatik serangkaian bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta desakan penegakan kedaulatan energi nasional.

Hal itu, disampaikan Bahlil merespons arahan langsung Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa Indonesia saat ini sedang berada dalam kondisi bertahan atau ‘mode survival’ di tengah dinamika geopolitik global yang mengabaikan tatanan internasional (international order).

Bahlil menyebut, pemerintah tidak akan ragu mengevaluasi kontrak pasokan migas bagi negara mitra yang dinilai tidak kooperatif dan tidak menunjukkan sikap saling menghargai dalam hubungan antarnegara.

“Terkait dengan ketahanan energi kita, saya akan melakukan evaluasi kontrak dengan negara-negara lain yang tidak kooperatif, yang tidak saling menghargai antara hubungannya sama negara,” kata Bahlil dalam peresmian Penerimaan Gas JNE#6 dan Fasilitas Produksi Lapangan MAHA – South, Kamis 22 Oktober 2026.

Baca juga: Polri Selidiki Dugaan Keterlibatan Pihak Asing dan Perusahaan Asal Negara Tetangga terkait Kahutla

“Ya, saya akan melakukan evaluasi dan saya tidak segan-segan mempertimbangkan untuk tidak melakukan ekspor kepada negara mereka yang tidak menghargai Indonesia,” ujarnya.

Kebijakan penghentian ekspor migas ini, menurut Bahlil didasari oleh prioritas mutlak pemenuhan kebutuhan di dalam negeri. Mengingat pasokan energi diibaratkan sebagai ‘darah’ bagi kelangsungan hidup negara, Bahlil menegaskan bahwa orientasi utama pemerintah saat ini adalah mengamankan ketersediaan domestik di tengah ancaman krisis lingkungan dan tekanan eksternal.

“Jadi, kalau negara-negara lain mau pandangan lain untuk kita, hati-hati. Saya juga mungkin memikirkan untuk gas saya tidak perpanjang untuk ekspor ke negara tetangga. Karena kan harus survival kan, harus memenuhi dulu kebutuhan dalam negeri ya,” tegas Bahlil.

Di sisi lain, Bahlil juga menegaskan, pemerintah terbuka untuk menjalin kerja sama dan membuat kontrak pasokan gas baru bagi negara-negara yang menjunjung tinggi asas kesetaraan serta saling menghormati.

Dia mengungkapkan, kerja sama internasional di sektor energi harus berdiri di atas prinsip kedaulatan bangsa dan hubungan yang saling menguntungkan.

“Tapi kalau negara-negara yang menghargai Indonesia, yang kita saling menghargai, maka sekalipun mereka tidak punya kontrak, kita akan membuat kontrak dan kita akan kasih kepada mereka. Itulah asas kesetaraan,” imbuhnya.

Ancaman penghentian ekspor migas ini menjadi babak baru dalam eskalasi ketegangan antara Indonesia dengan Singapura dan Malaysia. Sebelumnya, pemerintah kedua negara tetangga tersebut melancarkan tekanan masif menyusul kabut asap lintas batas (transboundary haze) akibat karhutla di Sumatra dan Kalimantan.

Baca juga: Guterres Apresiasi Kepemimpinan Politik Luar Negeri Indonesia di bawah Presiden Prabowo

Otoritas Singapura melalui National Environment Agency (NEA) dan Menteri Senior K. Shanmugam melayangkan surat peringatan keras kepada 10 korporasi pemegang konsesi, serta mengancam akan memperketat instrumen hukum Transboundary Haze Pollution Act (THPA) untuk menyeret entitas yang dinilai tidak kooperatif.

Sementara itu, tekanan politik di parlemen Malaysia sempat memanas setelah politisi senior Lim Guan Eng dan Syed Saddiq mendesak penerapan tuntutan ganti rugi finansial hingga sanksi regional terhadap Indonesia akibat polusi udara yang melumpuhkan aktivitas publik di Kuala Lumpur.

Di tengah gencarnya tekanan asing tersebut, sikap tegas Bahlil yang menyetop pasokan energi menegaskan bahwa Indonesia membalas tekanan eksternal dengan memperketat kedaulatan pengelolaan sumber daya alam demi kepentingan nasional di dalam negeri.

Sebelumnya, dalam dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 21 Oktober 2026, Presiden Prabowo juga memberikan peringatan keras terhadap negara lain yang dinilainya menghina Indonesia terkait karhutla.

Prabowo mengancam akan membuka identitas perusahaan asing yang yang kerap menghina Indonesia. Hal itu disampaikan Prabowo saat membahas karhutla di Indonesia.

Dia menegaskan, Indonesia merupakan bangsa yang sabar, tetapi tidak ingin terus-menerus mendapat gangguan. “Dan bagi negara-negara tertentu yang suka menghina bangsa Indonesia, pada saatnya kita akan buka perusahaan-perusahaan,” tegas Presiden.***