SERBA BANDUNG – Aplikasi Real Time Monitoring Village Management Funding Dana Desa/Jaga Desa, diluncurkan di Lembur Pakuan, Subang, Selasa 29 Juli 2025.

Aplikasi ini dikembangkan oleh Kejaksaan RI melalui Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAM-Intel), sebagai upaya penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di seluruh Indonesia.

Jawa Barat menjadi salah satu provinsi yang secara resmi telah menerapkan aplikasi ini, salah satunya untuk pengawasan penggunaan Dana Desa.

Hadirnya aplikasi ini sebagai solusi dalam pemantauan real time pengelolaan Dana Desa, dengan fitur yang memungkinkan pemetaan data permasalahan di setiap desa, serta menampung dan merespons pengaduan masyarakat secara cepat dan efisien.

Baca juga: Hajatan Pernikahan Wakil Bupati Garut dengan Anak KDM Berujung Maut

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) dalam sambutannya menjelaskan, penerapan aplikasi Jaga Desa merupakan langkah konkret untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi pengelolaan dana desa.

“Banyak kepala desa harus memahami manajemen keuangan secara tepat, sehingga perlu penguatan kapasitas SDM dan manajemen berbasis digital,” kata KDM.

Ia menambahkan, pengawasan terhadap dana desa dan kelurahan harus dilakukan secara dini agar anggarannya tepat sasaran dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

Sementara itu, JAM-Intel Kejaksaan Republik Indonesia Reda Manthovani menegaskan komitmen kuat dalam mengawal pengelolaan Dana Desa secara akuntabel, transparan, dan berkelanjutan.

Baca juga: BPJS Nunggak, Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Jabar Tetap Optimal!

Reda menegaskan, penguatan desa merupakan amanat dari Asta Cita ke-6 Pemerintahan Prabowo-Gibran, yaitu membangun Indonesia dari desa untuk mewujudkan pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

“Bangun Desa, Bangun Indonesia bukan sekadar slogan, tetapi sebuah gerakan strategis pembangunan nasional yang berakar dari desa,” ujarnya.

Kejaksaan mengembangkan sistem Real Time Monitoring Village Management Funding Dana Desa/Jaga Desa, yang menjadi instrumen utama dalam memastikan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

Peluncuran aplikasi ini diawali dengan penandatanganan naskah kerja sama dan komitmen bersama para kepala daerah serta kepala kejaksaan negeri se-Jawa Barat.***