SERBA BANDUNG – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menjamin, bahwa walaupun BPJS ada tunggakan, pelayanan kesehatan bagi masyarakat tetap optimal.

Herman menyebut tunggakan BPJS Pemda Provinsi Jabar pada tahun anggaran 2023 sampai 2024 berjumlah sebesar Rp330 miliar lebih.

“Namun demikian kami sudah sepakat dengan BPJS, walaupun ada tunggakan, pelayanan, kesehatan, sinergi dengan BPJS kami jamin tetap berjalan,” kata Herman, dilansir dari laman jabarprov.go.id, Selasa, 24 Juni 2025.

“Pertanyaannya, kenapa kita menunggak? Pertama, tahun 2023 ada dua kabupaten yang tidak mengusulkan sehingga tidak ter-backup di RKPD. Konsekuensinya tidak bisa dianggarkan. Nilainya Rp80 miliar, yakni Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang,” jelasnya.

Baca juga: Wali Kota Bandung akan Tanya Pusat Kaitan Penyelesaian Proyek Jembatan Layang Nurtanio

“Kemudian yang kedua, 2024 itu Rp250 miliar lebih. Kenapa ditangguhkan? Kenapa kita nunggak? Saat itu kita dihadapkan dengan program strategis. Tentu kepentingannya lokal, regional, nasional, yakni Pilkada Serentak yang membutuhkan anggaran Rp1,6 triliun,” ujarnya.

Tunggakan BPJS tersebut, menurut Herman, bukan semata-mata karena kapasitas fiskal terbatas, mengingat belanja pada dua tahun anggaran tersebut cukup tinggi.

Baca juga: Whoosh Perkenalkan Rute Pendek Rp75 Ribu, Sambut Masa Liburan Sekolah!

“Pelayanan kesehatan bagi masyarakat Jabar tetap optimal,” tegasnya.

Herman pun menegaskan bahwa bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, pihaknya berkomitmen untuk secepatnya menyelesaikan problem tersebut.

“Termasuk dianggaran perubahan sekarang, kita akan ikhtiarkan,” pungkasnya.***