SERBA BANDUNG – Beberapa jam setelah demo besar digelar di depan Kantor Bupati Pati, Jawa Tengah, yang berakhir ricuh, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati menggelar sidang paripurna mendadak, dan sepakat membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk melengserkan Bupati Pati Sudewo.

Keputusan ini, diambil secara kompak oleh seluruh fraksi mulai dari Gerindra (Partainya Sudewo), PDIP, PPP, PKB, PKS, Demokrat hingga Golkar.

Pimpinan DPRD menegaskan langkah ini diambil setelah kondisi masyarakat yang dinilai ‘terluka’ akibat situasi politik di Pati.

Situasi ini mempercepat langkah DPRD untuk menggunakan hak angket, yang bisa menjadi jalan bagi pelengseran Bupati Sudewo dari jabatannya.

Sebelumnya Sudewo mengeluarkan kebijakan yang ditentang oleh masyarakat Pati, kaitan dengan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen.

Baca juga: KPK Tahan ASN Kemenhub Terkait Suap Proyek Jalur Kereta Api Tahun Anggaran 2022 sd 2024

Ia juga mengatakan kenaikan tarif PBB bertujuan meningkatkan pendapatan Kabupaten Pati. Selain itu, PBB-P2 di Kabupaten Pati sudah 14 tahun tidak naik, sementara wilayah itu membutuhkan anggaran besar untuk mendukung beragam program pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

Kebijakan Sudewo mengundang protes dari Massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, yang menggelar demonstrasi besar menuntut Bupati Pati, Sudewo mundur dari jabatannya.

Aksi digelar di Kantor Bupati Pati, Jawa Tengah, Rabu 13 Agustus 2025. Aksi tersebut tetap digelar, meskipun Sudewo telah membatalkan kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen.

Unjuk rasa turut diwarnai kericuhan dengan aksi pelemparan botol air mineral oleh massa aksi. Kepolisian bahkan sempat menembakkan gas air mata ke arah demonstran.

Sudewo sempat menemui massa aksi di depan kantornya sekitar pukul 12.16 WIB, Rabu 13 Agusrus 2025. Ia terlihat naik ke kendaraan milik polisi. Setelah itu, Sudewo muncul dari dalam mobil dan mengucapkan minta maaf. Dia berjanji akan bekerja lebih baik lagi.

Tak berselang lama, massa kembali ricuh dan melempari Sudewo dengan botol air mineral hingga sandal. Sudewo lantas kembali masuk dalam mobil dan kembali ke dalam kantor Bupati Pati.

Akibatnya, DPRD Kabupaten Pati sepakat membentuk pansus untuk pemakzulan Sudewo selaku Bupati Pati.

Baca juga: KPK Cegah ke Luar Negeri eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Kaitan Dugaan Korupsi Kuota Haji

Sudewo Diduga Menerima Komitmen Fee Kasus Korupsi Proyek Pembangunan Jalur Kereta Api

Tidak hanya itu, belakangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, Bupati Pati Sudewo diduga menerima aliran commitment fee dalam kasus korupsi proyek pembangunan jalur kereta di Direktur Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

“Benar saudara SDW (Sudewo) merupakan salah satu pihak yang diduga juga menerima aliran komitmen fee terkait dengan proyek pembangunan jalur kereta yang kemarin kita sampaikan terkait dengan update penahanan salah satu tersangkanya saudara RS (Risna Sutriyanto),” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu 13 Agustus 2025.

Aliran dana tersebut diduga diperoleh Sudewo saat masih menjabat sebagai anggota DPR. Budi menyebut, penyidik akan mendalami informasi terkait dugaan penerimaan suap dalam proses penyidikan kasus tersebut. Tidak tertutup kemungkinan KPK memanggil Sudewo untuk diperiksa.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 11 April 2023 sd Nopember 2024, dimana KPK telah menetapkan 14 tersangka dan juga 2 koorporasi yaitu PT KAPM dan PT IPA.***