SERBA BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) menegaskan akan mengumumkan para ASN di lingkungan yang masuk dalam kategori malas di media sosialnya.

Hal itu dikatakan KDM dalam acara bertajuk “Abdi Nagri Menyulam Hari Tahun 2025″ di Sasana Budaya Ganesha, Kota Bandung, Kamis (2/10/2025).

“Terhitung bulan November tanggal 1, setiap OPD harus mengumumkan pegawai yang paling malas di OPD-nya. Namanya sebutin, alamatnya di mana, fotonya cantumkan, nanti akan saya posting di TikTok saya,” kata KDM.

Ia menegaskan tak akan segan memberikan sanksi kepada ASN yang malas dalam bekerja dan gagal memenuhi target. Dibuktikan hingga kini sudah ada 20 ASN yang diberhentikan.

Baca juga: Warga Desa Sukawangi dan Sukaharja Resah! Lahan dan Bangunannya Ada Yang Mengklaim

Menurut KDM, langkah tersebut untuk memacu semangat ASN dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

KDM pun meminta ASN di lingkungan Pemda Provinsi Jabar bekerja maksimal guna merealisasikan target di tahun 2025 yang segera berakhir dan rencana target 2026.

Ia menyampaikan apa yang sudah dikerjakannya sejak menjabat hingga Oktober 2025. Ia juga menyampaikan sejumlah target yang akan dilaksakan pada 2026.

“Saya sampaikan apa yang sudah dilakukan sampai Oktober dan apa yang akan dilaksanakan tahun depan. Saya kemukakan kemungkinan yang akan terjadi terkait pengelolaan keuangan yang berdampak pada sistem pengelolaan kepegawaian,” jelasnya.

Baca juga: KDM: Pembangunan Perumahan Rakyat Harus Berkeadilan dan Berpihak pada Kebutuhan Masyarakat

Seperti diketahui, APBD Jabar tahun 2026 berkurang cukup besar karena berkurangnya dana transfer pusat ke provinsi sebesar Rp2,4 triliun.

“Ini arahan pertama saya sejak bekerja sebagai gubernur delapan bulan lalu. Saya rasa semuanya memiliki visi dan semangat yang sama,” imbuhnya.

Pada kesempatan itu, KDM juga mengajak ASN untuk membangun solidaritas kerja dan solidaritas sosial melalui program “Poe Ibu”, yakni ASN diwajibkan untuk menabung seribu rupiah setiap hari.

Uang yang terkumpul akan disalurkan untuk membantu persoalan sosial yang terjadi di Jabar, seperti masalah pendidikan dan kesehatan.***