SERBA BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) mengatakan anggaran untuk pelayanan kesehatan dan pendidikan secara garis besar sudah dianggarkan dalam APBD Jabar. Namun masih ada hal-hal lain yang belum terakomodasi di luar aspek formal, dan itu dapat diatasi melalui gerakan sosial Poe Ibu.

Ia mencontohkan tempat pengaduan Bale Pananggeuhan di Gedung Sate yang menampung laporan masyarakat secara langsung. Dana operasionalnya bersumber dari gerakan sosial Poe Ibu yang diikuti para ASN.

Surat Edaran (SE) Gubernur mengenai Gerakan Poe Ibu bukanlah gerakan baru, melainkan upaya untuk menguatkan kembali tradisi kepedulian sosial yang telah lama hidup di tengah masyarakat Jawa Barat.

“Surat edaran itu dibuat sebagai imbauan untuk mengaktifkan kembali kepedulian sosial yang mulai menurun,” kata KDM, Rabu 8 Oktober 2025, dilansir dari laman Pemprov Jabar.Baca juga: Semangat gotong royong dan solidaritas masyarakat Jabar, menurut KDM, sudah lama tumbuh dalam berbagai bentuk seperti jimpitan atau beras perelek, serta Gasibu (Gerakan Sehari Seribu).

Baca juga: KDM Tegaskan Gerakan Rereongan Poe Ibu Bukan Kewajiban Hanya Ajakan

“Saya memposting ini dan banyak komentar positif, ada yang bilang dari Tasikmalaya sudah lama melakukan gerakan ini lalu di Garut dan lainnya. Artinya, tradisi ini terjaga dan terus berkembang. Saya hadir untuk mengkapitalisasi itu agar terdigitalisasi, ada regulasi, ada transparansi, uang masuk berapa keluar berapa,” tegasnya.

KDM menambahkan, dana hasil gerakan ini dapat digunakan langsung di tingkat RT/RW hingga kabupaten/kota untuk membantu kebutuhan sosial masyarakat, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan.

“Penggunaan berdasarkan pengaduan masyarakat yang masuk melalui RT/RW hingga bupati/wali kota. Saya sendiri membuka pengaduan di Gedung Sate namanya Bale Pananggeuhan dengan anggaran berasal dari gerakan Sehari Seribu khusus dari para ASN. Pengaduan diterima juga oleh petugas yang juga berasal dari ASN,” jelasnya.

Selain untuk menjangkau masyarakat yang belum terbiasa dengan teknologi digital, kanal aduan ini juga memperkuat sinergi dengan kanal resmi seperti SP4N Lapor dan Sapawarga. Dengan begitu, setiap laporan warga — baik dari desa maupun kota — dapat ditindaklanjuti secara cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran.

“Jangan sampai warga mengadu di media sosial. Kalau itu terjadi, berarti pemerintahan tidak berjalan dengan baik. Maka saya minta RT, RW, hingga bupati dan wali kota membuka ruang pengaduan agar pemerintah benar-benar hadir di tengah masyarakat,” terangnya.

Gerakan sosial ini juga mendapat sambutan positif dari masyarakat. Salah satunya datang dari Yayasan Amal Qoryatul Mobarokah di Kampung Rancasalak, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, yang telah menjalankan gerakan seribu sehari sejak 2023.

Baca juga: KDM akan Umumkan ASN Malas di Media Sosial, 20 ASN Diberhentikan

“Setiap Jumat, dua orang anggota yayasan berkeliling ke dua RW setempat untuk mengumpulkan kenclengan. Alhamdulillah, setiap minggu terkumpul sekitar Rp2 juta,” kata Ida pengurus Yayasan.

Dana tersebut digunakan untuk berbagai kegiatan sosial, mulai dari membeli lahan pemakaman umum, membantu panti jompo, membiayai anak sekolah, hingga menolong warga yang sakit.

“Kami juga membantu panti jompo, anak sekolah sampai mengantar orang sakit ke rumah sakit, semua dibayarin,” ungkapnya.

Gerakan yayasannya itu, menurut Ida, mampu menjadi perhatian RW lainnya yang juga ingin mencontoh. Bahkan, menurutnya perwakilan Kementerian Sosial sudah menemui yayasan untuk membantu kepastian legal formal yayasan yang kini menjadi andalan warga setempat.

“Adanya Gerakan Poe Ibu semakin menyemangati kami untuk terus bekerja tanpa pamrih membantu warga,” ujar Ida menegaskan.***