Komisi Nasional Disabilitas: Tak Ada Pengusiran Siswa SLBN A Pajajaran

SERBA BANDUNG – Komisi Nasional Disabilitas (KND) meluruskan isu yang beredar terkait dugaan pengusiran siswa Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) A Pajajaran, Bandung. KND menegaskan bahwa informasi itu merupakan bentuk miskomunikasi yang kini telah diselesaikan bersama para pihak terkait.

“Ada dinamika di media sosial soal anak-anak kita di SLBN A Pajajaran yang merasa terancam relokasi atau bahkan diusir dari tempat belajar. Kami pastikan tidak ada pengusiran,” ujar Plt. Ketua Komisioner KND, Jonna A. Damanik, di Bandung, Minggu 18 Mei 2025.

“Kami juga sudah bertemu semua pihak di Jawa Barat dan bersama-sama meluruskan miskomunikasi ini,” ujarnya.

Jonna menegaskan bahwa setelah dilakukan klarifikasi menyeluruh, tidak ditemukan adanya kebijakan pengusiran dari Kementerian Sosial terhadap aktivitas belajar mengajar SLBN A Pajajaran. Proses pembelajaran dipastikan tetap berjalan seperti biasa.

Baca juga: Pemdaprov Jabar Jamin Proses Pembelajaran di SLB Pajajaran Lancar dan Aman!

“Tidak ada sama sekali kebijakan pengusiran dari Kementerian Sosial terkait keberadaan SLBN A Pajajaran, bahkan dalam konteks penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Sentra Wyata Guna,” tegasnya.

Lebih lanjut, Jonna menjelaskan bahwa jika memang diperlukan relokasi sementara, hal itu semata-mata karena sedang berlangsungnya renovasi infrastruktur di kawasan Sentra Wyata Guna Bandung. Renovasi ini bertujuan meningkatkan kualitas layanan dan ruang belajar yang lebih inklusif.

“Kalaupun ada relokasi, itu karena kebutuhan renovasi infrastruktur. Kita juga sudah sepakati, jika nanti Sekolah Rakyat hadir di sana, maka akan berjalan berdampingan secara damai,” jelas Jonna.

Baca juga: Kak Seto: Program Bela Negara Bagi Siswa Langkah Sangat Gemilang

Ia menegaskan bahwa KND akan terus mengawal pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas serta memastikan bahwa setiap kebijakan dijalankan dengan pendekatan inklusif dan penuh penghormatan. 

“Anak-anak kita di SLBN A Pajajaran akan tetap menjalani proses belajar seperti biasa, tanpa gangguan,” tandasnya.

Dengan selesainya klarifikasi ini, pihaknya mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak jelas sumbernya. Semua pihak diajak untuk mendukung terciptanya lingkungan pendidikan inklusif yang harmonis, saling menghargai, dan bisa berjalan berdampingan.***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *