SERBA BANDUNG – Mantan Bupati Garut Rudy Gunawan akhir-akhir ini melontarkan kritikan kepada kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM), terkait penurunan drastis bantuan keuangan provinsi (Banprov) untuk Kabupaten Garut pada APBD 2026.

Ada beberapa poin kritikan Rudy Gunawan kepada KDM, diantaranya menyoroti penurunan bantuan infrastruktur perdesaan (IP) dari sekitar Rp130 juta per desa menjadi Rp40 juta per desa.

Berikutnya ia menyebutkan total bantuan keuangan provinsi ke Garut merosot dari sekitar Rp55 miliar menjadi hanya Rp15 miliar.

Kemudian Rudy mempertanyakan klaim pemprov yang akan menangani jalan desa karena merasa tidak menemukan alokasi anggaran khusus tersebut dalam APBD 2026.

Terakhir, Ia menilai sektor kebudayaan, kesenian, dan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) kurang mendapat perhatian dalam kebijakan anggaran saat ini.

Menanggapi hal itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) menegaskan, kebijakan yang diambil bukanlah pengurangan anggaran, melainkan perubahan skema pengelolaan dengan menitikberatkan pada skala prioritas pembangunan infrastruktur.

Baca juga: Bayar Pajak Kendaraan Bermotor Dipermudah, Cukup STNK Tanpa KTP Pemilik Pertama

KDM mengungkapkan, berdasarkan penelusuran data anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam lima hingga sepuluh tahun terakhir, aliran dana ke Kabupaten Garut setiap tahunnya terbilang besar, bahkan jika diakumulasi mencapai triliunan rupiah.

“Saya melihat data keuangan lima sampai sepuluh tahun ke belakang, ke Kabupaten Garut itu mengalir uang setiap tahun. Kalau diakumulasikan triliunan,” kata KDM melalui akun TikTok @kdmfans2029, dikutip Minggu 5 April 2026.

Namun, besarnya anggaran tersebut dinilai belum sebanding dengan kondisi infrastruktur di lapangan.

KDM menyebut masih banyak menerima keluhan masyarakat, terutama dari wilayah Garut Selatan, terkait kondisi jalan dan jembatan yang rusak. Kondisi itu, kata Dedi, menjadi dasar perubahan kebijakan dalam penyaluran bantuan keuangan desa.

“Saya terima kasih banget buat Pak Rudy, mantan Bupati Garut yang rajin mengkritik saya. Nuhun banget. Saya banyak menerima komplain dari warga soal jalan butut dan jembatan yang rusak,” ucapnya.

Anggaran desa, menurut KDM, justru mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, bahkan mencapai dua kali lipat. Namun, penggunaannya kini difokuskan pada penyelesaian infrastruktur yang dinilai paling mendesak.

“Dana untuk desa bukan dikurangin, tapi ditambah malah dua kali lipat. Kami membatasi skala prioritas untuk menyelesaikan jalan yang jelek di desa secara bertahap,” terangnya.

“Kalau keberatan, tidak apa-apa. Kami bisa geser ke kabupaten lain yang lebih membutuhkan,” tegas KDM.

Rudy Gunawan Berikan Klarifikasi

Atas pernyataan KDM, Rudy memberikan tanggapan terkait Garut mendapatkan banprov triliunan sekaligus menjawab bahwa pernyataannya selalu dianggap mengkritik.

“Saya tidak pernah mengkritik pak KDM, karena saya sudah di luar sistem dan pak KDM itu satu partai dengan saya, sahabat saya, malahan awal-awal jadi bupati saya selalu datang ke Purwakarta untuk minta saran dari beliau.

Beliau menyarankan kepada saya kalau jadi bupati ya, makanya harus diperbaiki adalah jalan, maka jalan menjadi prioritas dalam pelaksanaan program saya.” ucap Rudy dalam voice notenya, Senin 6 April 2026.

Menurutnya, sekarang ini timbul beberapa pertanyaan dengan menurunnya dana desa akibat dialihkan menjadi koperasi merah putih dan ada berbagai macam kebijakan lain, maka dana desa menjadi berkurang.

Baca juga: Preman Pelaku Utama Penganiayaan di Pesta Pernikahan di Purwakarta Ditangkap

“Ada skema baru dari pak gubernur bahwa pak gubernur ingin membangun jalan desa oleh Provinsi Jawa Barat. Tapi ini saya bilang sampai hari ini saya belum menemukan anggaran itu di dalam Peraturan Gubernur Nomor 46 tahun 2025 tentang Penjabaran APBD tahun 2026,” terangnya.

“Nah, sekarang pak gubernur menyatakan ada, alhamdulillah terima kasih pak gubernur, alhamdulillah jadi artinya masyarakat desa ada kepastian karena dia tidak punya uang, kabupaten juga tidak punya uang, jalan tuh di mana mana bukan di Garut saja, itu rusak!” tandasnya.

Mengenai Garut mendapatkan Banprov triliunan rupiah pada saat kepemimpinannya, Rudy mengklarifikasi bahwa politik anggaran jaman pak Aher dan jaman pak RK, APBD itu bersifat teknokratik, distributif dan aspiratif.

“Dalam kondisi seperti itu ada saluran saluran yang disampaikan oleh masyarakat di Jawa Barat karena masyarakat Jawa Barat adalah rakyatnya gubernur,” katanya.

Saat itu, kata Rudy, teknokratiknya tidak dapat banyak, yang ada itu adalah aspiratif dan distributifnya yang dilakukan secara masif. Untuk yang aspiratif itu biasanya dilaksanakan oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dalam bentuk aspirasi.

“Nah bapak paham sekali lah karena bapak pernah menjadi Ketua Umum Golkar Jawa Barat. Bagaimana mengendalikan Fraksi Partai Golkar? Ya itu terjadi pak dan saya kira ke Garut itu yang untuk memperbaiki jalannya tidak terlalu banyak,” imbuhnya.

“Dari 10 tahun saya jadi bupati tidak lebih lah untuk memperbaiki jalan desa lebih dari Rp 100 miliar atau Rp 10 miliar per tahun, tidak? Karena anggaran anggaran itu ada digunakan juga untuk PAMSIMAS, SPAM, irigasi, TPT, jalan lingkungan dan lain sebagainya,” lanjutnya.

“Banyak lagi bantuan ke pesantren dan lain sebagainya. Itu adalah sesuatu yang sudah digariskan dalam politik anggarannya gubernur dan DPRD pada saat itu,” ucapnya.

Rudy menegaskan, jangan ada konotasi bahwa dirinya diberikan duit atau bupati diberikan ini itu oleh gubernur triliunan rupiah, tapi tidak digunakan sebagai mana mestinya karena dana gubernur itu sudah ada CPCL-nya.

“Dan tentu bapak lebih tahu terakhir pak, saya hormat sama pak gubernur dan saya berharap bahwa hal yang berhubungan dengan masalah itu, perbedaan pendapat kan bisa saja dan tentu kita berharap APBD Jawa Barat kuat, meskipun saya tahu ya dengan mempelajari Pergub Nomor 46/2025. Kemampuan kita hanya Rp 3 triliun dan banyak yang membaca itu. Makanya kita kan berhutang sekarang Rp 2 triliun,” ujarnya.

Tahun kemarin, masih kata Rudy, Rp 600 miliar tidak bisa terbayar dan malahan tahun depan sudah mulai menyisihkan untuk pembangunan double track kereta api Rp 2 triliun per tahun.

“Bapak orang pintar dan banyak gagasan, saya mendoakan supaya semuanya berjalan dengan baik. Insya allah, mampu mewujudkan Jawa Barat Istimewa. Terima kasih bapak KDM,” pungkasnya.***