SERBA BANDUNG – Perdana Menteri Malaysia (PM) Dato’ Seri Anwar Ibrahim mengatakan tidak akan menutup-nutupi masalah Skandal Pemain Naturalisasi FAM (Federasi Sepakbola Malaysia), hal itu dikatakan Anwar dalam perjalanannya menuju  Johannesburg, Afrika Selatan.

Hal itu dikatakan Anwar Ibrahim, setelah FIFA menjatuhkan sanksi kepada FAM karena diduga telah memanipulasi dokumen 7 pemain naturalisasi Timnas Malaysia. Akibatnya FAM dihukum FIFA dengan denda 350 ribu Swiss Franc (Rp 7,3 miliar).

Selain itu, hukuman berat FIFA pun diterima ketujuh pemain naturalisasi Malaysia. Yakni Gabriel Palermo, Rodrigo Holgado, Facundo Garces, Jon Irazabal, Joao Figueiredo, Hector Hevel, dan Imanol Machuca diskorsing 12 bulan.

Anwar mengatakan kabinet telah membahas masalah ini dan memutuskan bahwa tidak boleh ada yang menutup-nutupi.

Baca juga: Wow! Indonesia akan Jadi Tuan Rumah FIFA Series 2026

“Lanjutkan dan selidiki, itulah instruksinya,” kara Anwar Ibrahim, dilansir dari laman Barnama.com.

Menurut PM Anwar, prosesnya harus terus berlanjut. “Anda tahu, kami tidak memutuskan untuk bertindak murni berdasarkan FIFA,” katanya.

Pemerintah, menurut Anwar tidak memperdebatkan kredibilitas FIFA,
tapi pihaknya berharap biarkan FAM membela dulu.

Awar mengaku isu ini tak boleh dianggap enteng, lantaran sudah menjadi pembahasan besar di Negeri Jiran.

Baca juga: Skandal Naturalisasi, AFC Ingatkan Pemerintah Malaysia Tidak Campuri Urusan FAM

“Ya, ini masalah besar. Pemerintah telah mempertimbangkannya dan tidak akan ada upaya menutup-nutupi,” kata Ibrahim, dilansir dari News Strait Times.

“Saya bisa memahami orang-orang tidak sabar dan menginginkan tindakan segera. Mereka bilang kami tidak bertindak, tetapi Anda harus membiarkannya melalui proses yang semestinya,” ujar PM Anwar. “Pemerintah Malaysia tidak bisa mengintervensi langsung FAM terkait masalah ini. FIFA mengatur independensi federasi anggotanya dari pihak ketiga, termasuk pemerintah negara terkait,” tulis Barnama.com.

Kabar terakhir, Keuangan FAM akan diperiksa pemerintah Malaysia via Komite Akuntabilitas Publik (PAC), pihak PAC pun bersiap memeriksa semua dana pemerintah yang diberikan kepada FAM selama setahun terakhir, yang totalnya mencapai 15 juta ringgit atau setara Rp 60 miliar.***