SERBA BANDUNG – Viral di media sosial pernyataan Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Krisantus Kurniawan, menyebut kalau bisa bangun Kalbar pakai APBD enam triliun siap cium lutut Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM).

Pernyataan Krisantus tersebut, disampaikan lewat sambutan resmi pada acara Musrenbang di Kabupaten Sintang, Kamis 9 April 2026.

“Silakan saja, suruh Dedi Mulyadi jadi Gubernur Kalbar. Saya mau lihat, tapi pakai APBD Rp 6 triliun bangun Kalbar, kalau dia bisa, saya cium lututnya,” kata Krisantus dalam video yang beredar.

Pernyataan mengejutkan dari Krisantus, menanggapi video yang beredar di TikTok, di kampung Sepauk yang membandingkan kondisi jalan di Kalbar dengan Jawa Barat.

Dimana warga tersebut mengusulkan agar  KDM ‘dipinjam’ selama tiga bulan untuk memimpin Kalbar.

“Dalam video itu, ada yang pinjam Dedi Mulyadi selama tiga bulan,” terangnya.

Baca juga: KDM Tekankan Nilai Rasa dalam Peradaban Sunda di Dies Natalis ke-58 UIN Bandung

Namun Krisantus mengaku belum bisa memastikan dan tidak tahu itu orang Sepauk asli atau bukan.

“Saya tidak tahu itu orang Sepauk asli atau bukan. Jalan rusak dibanding-bandingkan dengan Provinsi Jawa Barat,” ucapnya.

Pada kesempatan itu, Krisantus pun memberikan penjelasan secara langsung terkait perbedaan kondisi dan kemampuan anggaran daerah, serta luas wilayah antara Kalbar dan Jawa Barat.

“Jawa Barat luasnya sekitar 43 ribu kilometer persegi dengan APBD sekitar Rp31 triliun. Sementara Kalimantan Barat mencapai sekitar 171 ribu kilometer persegi, namun APBD kita sekitar Rp6 triliun lebih,” jelasnya.

Keterbatasan ruang fiskal ini, menurut Krisantus, sangat memengaruhi kecepatan pembangunan infrastruktur dasar, khususnya jalan dan jembatan penghubung antar kabupaten yang tersebar di wilayah yang amat luas.

Baca juga: Kepala Samsat Soekarno-Hatta Bandung Dicopot Sementara Karena Persulit Wajib Pajak

Ia menegaskan bahwa perbandingan keberhasilan pembangunan antar daerah tidak bisa dilakukan secara langsung tanpa melihat perbedaan mendasar pada kemampuan fiskal dan kondisi geografis.

“Semakin luas wilayah, semakin besar pula biaya pembangunan. Karena itu, perlu pemahaman bersama agar tidak terjadi salah persepsi,” harapnya.

Dalam video yang beredar memperlihatkan akses jalan yang berubah menjadi lumpur tebal, sehingga menyulitkan aktivitas warga sehari-hari. Kendaraan yang melintas harus didorong bersama-sama karena terjebak di jalan licin.

Video tersebut semakin ramai diperbincangkan karena warga yang mengunggahnya menyampaikan kekecewaan terhadap kondisi infrastruktur yang dinilai tak kunjung diperbaiki selama bertahun-tahun.

Fenomena permintaan tukar pemimpin daerah ini, mencerminkan kekecewaan masyarakat terhadap lambannya penanganan infrastruktur di wilayah mereka. Warga berharap ada tindakan nyata, bukan sekadar janji.***