SERBA BANDUNG – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan tidak ada ruang bagi praktik curang di sektor pangan, termasuk penimbunan dan manipulasi harga. Serta oknum-oknum ‘serakahnomics’ yang mengejar keuntungan dengan mengorbankan kesejahteraan rakyat.

Hal itu, disampaikan Kepala Negara dalam pidato kenegaraannya pada Sidang Tahunan MPR-RI serta Sidang Bersama DPR-RI dan DPD-RI di Gedung Nusantara, Jakarta, pada Jumat, 15 Agustus 2025.

“Usaha penggilingan-penggilingan beras skala besar harus mendapat izin khusus dari pemerintah kalau mereka masih mau bergerak di bidang ini,” kata Prabowo.

“Kalau tidak, yang besar silahkanlah pindah ke bidang lain. Jangan main di atas kebutuhan dasar rakyat Indonesia,” tegasnya.

Baca juga: Presiden Prabowo: KSTI 2025 Harus Bebas dari Politisasi, Fokus pada Ilmu, Sains, dan Teknologi

Presiden Prabowo juga menyebut, bahwa distorsi sistem ekonomi nasional bertentangan dengan amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945.

“Sungguh aneh negara dengan produksi kelapa sawit terbesar di dunia pernah mengalami kelangkaan minyak goreng. Ini aneh sekali, tidak masuk di akal sehat, dan ternyata ada permainan manipulasi yang tadi sudah disinggung oleh ketua DPR yang saya beri nama serakahnomics,” ucap Prabowo.

Kelangkaan dan mahalnya harga pangan, Presiden menyebutkan meski telah diberikan berbagai subsidi merupakan dampak dari pengabaian Pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 UUD 1945. Pengabaian terhadap konstitusi juga menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak dinikmati merata.

“Masih terlalu banyak anak-anak yang kelaparan, petani dan nelayan yang kesulitan menjual hasil panennya, rakyat yang belum memiliki rumah layak huni, guru yang belum dihargai, serta keluarga yang tak sanggup berobat karena biaya atau karena tidak ada fasilitas kesehatan di daerahnya,” ungkap Presiden.

Meski demikian, dalam 299 hari pemerintahannya, Presiden Prabowo melaporkan berbagai kemajuan signifikan.

Baca juga: Presiden Prabowo: Indonesia Tetap Tenang di Tengah Gejolak Global

Ekonomi Indonesia tumbuh 5,12 persen di tengah gejolak global, sementara realisasi investasi semester pertama 2025 mencapai Rp942 triliun—naik 13,6 persen dari tahun sebelumnya—dan berhasil menyerap 1,2 juta tenaga kerja.

Untuk pemerataan ekonomi, pemerintah pun membentuk 80 ribu Koperasi Desa dan Koperasi Kelurahan Merah Putih guna meningkatkan perekonomian desa, menjual bahan pokok bersubsidi, serta menyediakan akses protein, ikan, dan daging dengan harga terjangkau.

“Koperasi di setiap desa akan meningkatkan ekonomi desa dan menciptakan jutaan lapangan kerja,” ucap Presiden

Pemerintah juga membentuk Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia dengan aset kelolaan lebih dari 1 triliun dolar AS. Lembaga ini difokuskan untuk mendorong investasi di hilirisasi sumber daya alam dan bidang strategis guna menciptakan lapangan kerja berkualitas.

Sedangkan di sektor kesehatan, pemerintah telah memberikan layanan cek kesehatan gratis kepada lebih dari 18 juta warga, meningkatkan kelas 66 rumah sakit di 66 kabupaten, serta mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus Sanur sebagai pusat layanan medis internasional. “Agar orang Indonesia tidak harus berobat ke luar negeri,” pungkasnya.***