SERBA BANDUNG – PT Lippo Cikarang Tbk mau menghibahkan lahan seluas sekitar 30 hektare di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, kepada Pemerintah untuk pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagai bagian dari Program 3 Juta Rumah.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa hibah lahan tersebut tidak akan dikenakan pajak, karena dianggap sebagai kontribusi pada agenda prioritas nasional untuk pembangunan dan renovasi 3 juta rumah.

“Tadi saya ditanya bisa nggak kasih insentif kepada Lippo? Saya bingung insentif apa? Tanah yang diserahkan jangan dipajaki. Ah itu mah gampang, masa orang mau kasih kita pajaki,” kata Purbaya dalam acara Penandatanganan Komitmen Penyerahan Hibah Tanah di Wisma Danantara, Jakarta, Senin 29 Juni 2026.

“Tapi kalau saya tanya anak buah saya (harus bayar pajak), ya kalau gitu gak akan ada yang ngasih ke kita dong. Yang penting untung,” ujarnya.

Purbaya menegaskan, lahan hibah Meikarta oleh Grup Lippo kepada negara akan diserahkan kepada Badan Pengelola Investasi Danantara sebagai penyertaan modal negara (PMN).

Baca juga: Potongan Komisi Ojol Jadi 8 Persen Mulai 1 Juli 2026

Ia memastikan penyerahan lahan hibah ini melalui proses bisnis yang sehat tanpa membebani APBN.

“Dengan skema tersebut, manfaat aset diharapkan dapat dioptimalkan secara berkelanjutan guna mendukung keberhasilan Program 3 Juta Rumah. Program ini hadir untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Chief Executive Officer Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani mengatakan, nantinya, akan dibangun hunian vertikal sebanyak 141 ribu unit.

“Kalau menurut saya ini sebenarnya bukan hanya memberikan lahan, tapi justru memberikan sesuatu yang besar dari lahan, karena berdampak sangat sangat besar, sangat sangat signifikan kepada masyarakat Indonesia yang berpenghasilan rendah,” kata
Rosan.

“141.000 unit, Itu luar biasa kalau kita kali dengan anak, kita kali dengan istrinya, paling tidak kali tiga kali empat ini bisa 500.000 atau 600.000 jadi dampak ini akan sangat sangat sangat sangat signifikan,” terangnya.

Baca juga: Pemerintah Menunggu Proses Pembahasan RUU Perampasan Aset selesai di DPR RI

Mochtar Riady Mengajak Para Konglomerat Indonesia untuk Bersatu dan Membantu Pemerintah

Pada kesempatan itu, pendiri Lippo Group, Mochtar Riady mengajak para konglomerat Indonesia untuk bersatu dan membantu pemerintah dalam program pengentasan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan rakyat.

Ia menekankan bahwa dukungan pengusaha sangat krusial bagi pemerintah dalam mengatasi berbagai tantangan ekonomi nasional.

Mochtar Riyadi mengapresiasi profram ini. Menurutnya, hal ini merupakan keinginannya agar dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada negara.

“Semoga suatu pemikiran yang demikian ini tidak hanya terjadi pada Lippo Group, tapi bisa diikuti, ditularkan ke semua konglomerat. Di Indonesia saya kira tidak lebih, tidak kurang daripada 100 pengusaha besar,” katanya.

Menurut Mochtar Riyadi, peran pengusaha sangat besar bagi kesejateraan masyarakat termasuk di sektor perumahan.

“Kalau setiap pengusaha besar bisa ikut sumbang kepada pemerintah, maka itu berupa suatu manfaat yang luar biasa bagi bangsa kita. Ini adalah harapan saya,” terangnya.***