Bandung Darurat Begal, KDM Usulkan Penempatan Aparat Bersenjata

SERBA BANDUNG – Meningkatnya sorotan publik terhadap aksi begal dan kejahatan jalanan di Bandung Raya dalam beberapa waktu terakhir, memicu kekhawatiran masyarakat terhadap keamanan saat beraktivitas, terutama pada malam hingga dini hari. 

Selain itu, aksi geng motor dan tawuran di sejumlah wilayah juga dinilai masih menjadi tantangan dalam menjaga ketertiban dan keamanan di Jawa Barat.

Kaitan dengan itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan penempatan aparat bersenjata di sejumlah titik rawan kejahatan di Bandung Raya sebagai respons atas meningkatnya keresahan masyarakat terhadap maraknya aksi begal dan kriminalitas jalanan.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) melalui video Instagram, mengusulkan penempatan aparat bersenjata di sejumlah titik rawan aksi begal dan kriminalitas jalanan.

Dalam peryataannya KDM menyebut, bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kapolda Jawa Barat untuk memperkuat pengamanan secara teknis dan taktis, tidak hanya di Bandung Raya tetapi juga di seluruh wilayah Jawa Barat.

Baca juga: KCIC: WNA Asal Malaysia Pengguna Whoosh Terbesar pada Tahun 2026

“Selanjutnya saya sudah berkoordinasi dengan Kapolda Jabar untuk secara teknis dan taktis melakukan pengamanan di seluruh wilayah Bandung Raya dan seluruh wilayah Jawa Barat,” ujarnya, Selasa 21 Juli 2026.

KDM menekankan, kehadiran aparat di lokasi-lokasi strategis perlu diperkuat agar mampu memberikan efek pencegahan terhadap pelaku kejahatan sekaligus meningkatkan rasa aman masyarakat saat beraktivitas.

*Menempatkan aparat di titik-titik strategis bersenjata, ini usulan saya dan ini adalah bagian untuk menciptakan rasa nyaman dan rasa aman bagi warga masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, Gubernur Jabar juga meminta masyarakat kembali mengaktifkan sistem keamanan lingkungan melalui patroli rutin di tingkat RT dan RW, terutama di kawasan yang berpotensi menjadi lokasi pembegalan, perampokan, maupun tindak kriminal lainnya.

“Untuk itu mari kita bersama-sama menjaga keamanan lingkungan kita masing-masing. Patroli di setiap RT, di setiap RW, di seluruh sudut strategis di wilayah kota dan desa yang menjadi potensi terjadinya aksi pembegalan, perampokan, dan berbagai aksi kriminal lainnya yang meresahkan warga,” imbuhnya.

KDM juga mengingatkan bahwa ancaman keamanan tidak hanya berasal dari aksi begal, tetapi juga aktivitas geng motor serta tawuran yang masih terjadi di sejumlah daerah.

Kapolrestabes Bandung Kombes Pol. Dedi Supriyadi pun menegaskan jajarannya akan menindak tegas dan terukur para pelaku kejahatan jalanan yang meresahkan. Polisi telah mengintensifkan patroli malam dan menempatkan personel di titik-titik rawan pada jam-jam sibuk maupun dini hari.

Polrestabes Bandung terus mengintensifkan patroli malam melalui Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD).

Kasat Samapta Polrestabes Bandung, AKBP Dedi, mengatakan bahwa patroli difokuskan pada jam-jam rawan, terutama tengah malam hingga dini hari, dengan menempatkan personel di sejumlah titik yang dianggap berpotensi terjadi tindak kriminal.

Diketahui akhir-akhir ini, viral di Media Sosial terjadinya sejumlah kasus begal di Kota Bandung.

Pada awal Mei, terjadi pembegalan terhadap seorang kurir paket yang terjadi di siang hari. Lalu pada pertengahan Juni, dua pelaku begal bersenjata tajam yang menyerang pengemudi ojek online di Jalan Cikawao, Kecamatan Lengkong.

Kemudian pada 14 Juli, seorang warga bernama Azmy menjadi korban begal bermodus debt collector di Jalan BKR, Kecamatan Regol.

Polisi menangkap tiga pelaku kurang dari dua jam setelah kejadian. Selanjutnya pada 16 Juli, seorang pria berinisial U (24) menjadi korban perampasan telepon genggam di Jalan Babakan Ciparay. Satu pelaku berhasil diamankan, sementara satu pelaku lainnya masih diburu.

Baca juga: Empat Pelaku Pengeroyokan Penjaga Perlintasan Kereta Api Leuwigoong Dibekuk Polisi

Terbaru pada Jumat 17 Juli kemarin, seorang pria dikabarkan menjadi korban begal. Dirinya terluka saat mempertahankan barang berharganya akibat serangan dari komplotan di kawasan Kampus Maranatha, Sukajadi, Kota Bandung.

Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan
mengatakan, isu begal kembali mencuat pada akhir pekan.

Meski berdasarkan paparan Kapolrestabes Bandung tingkat kriminalitas secara statistik mengalami penurunan, ia menilai pemerintah tidak boleh hanya berpatokan pada angka.

“Kalau dari paparan Pak Kapolres, tingkat kriminalitas di Kota Bandung memang sudah jauh menurun. Tapi sekarang persoalannya bukan lagi soal statistik. Yang paling penting adalah rasa aman masyarakat,” ujar Farhan usai memimpin Apel Mulai Bekerja di Plaza Balai Kota Bandung, Senin 20 Juli 2026, dilansir dari laman Humas Kota Bandung.

Ia mengaku pihaknya akan segera menggelar rapat khusus bersama Kapolrestabes Bandung untuk membahas langkah-langkah konkret dalam meningkatkan keamanan di Kota Bandung.

Menurut Farhan, aparat kepolisian saat ini bekerja keras menjaga keamanan melalui patroli, namun masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana.

“Nanti saya akan rapat khusus dengan Pak Kapolres. Saya ingin mengetahui apa saja yang bisa didukung secara operasional oleh Pemkot supaya kepolisian bisa menjalankan tugasnya dengan lebih optimal,” katanya.

Masih Banyak Titik Jalan Yang Gelap

Farhan mengakui masih banyak titik jalan yang gelap dan berpotensi menimbulkan rasa tidak aman bagi masyarakat.

Ia mengatakan, Pemkot Bandung saat ini tengah menyusun ulang anggaran agar program pengadaan dan perbaikan lampu penerangan jalan dapat berjalan lebih efektif.

“Saya akui masih ada jalan yang gelap. Karena itu kami sedang mengolah anggaran agar Kota Bandung bisa kembali terang. Memang prosesnya agak lama karena kami menyusun ulang perencanaannya,” ujarnya.

Menurut Farhan, pelaksanaan program penerangan jalan akan mulai berjalan pada triwulan ketiga hingga triwulan keempat tahun 2026.

Ia memastikan proyek tersebut tetap menjadi prioritas dan akan dikerjakan melalui kolaborasi antara Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan pemerintah pusat.

“Tahun ini harus mulai berjalan. Sebagian kami kolaborasikan dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi agar pelaksanaannya lebih optimal,” katanya.***