Mentan Temukan 600 Ton Beras SPHP Diduga akan Dipasarkan sebagai Beras Premium

SERBA BANDUNG – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman lakukan inspeksi mendadak (sidak) di Jakarta Timur, Rabu 28 Oktober 2026, ditemukan sebanyak 600 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang diduga diselewengkan untuk dipasarkan sebagai beras premium.

Mentan Amran menduga praktik tersebut berkaitan dengan penyelewengan beras dalam jumlah lebih besar, bahkan mencapai ribuan ton.

Amran meminta aparat penegak hukum membongkar kasus tersebut hingga ke akar-akarnya.

“Ini beras untuk saudara-saudara kita yang berada di bawah kemiskinan. Ini disubsidi pemerintah. Harusnya harganya Rp12.500 per kilogram, tetapi dijual Rp17.000 setelah dioplos dan dipasarkan sebagai beras premium,” kata Amran di lokasi sidak.

Menurutnya SPHP merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat. Karena itu, dugaan pengalihan beras bersubsidi menjadi beras premium bukan hanya berpotensi merugikan negara, tetapi juga mengancam hak masyarakat untuk mendapatkan beras dengan harga terjangkau.

Ia menyampaikan apresiasi kepada jajaran kepolisian, termasuk Polres Jakarta Timur dan unsur terkait, yang telah mengungkap dugaan penyelewengan tersebut.

Amran meminta penyelidikan tidak berhenti pada temuan 600 ton, tetapi juga menelusuri jalur distribusi, asal pasokan, serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.

Baca juga: Polri: Empat Korporasi Asing Jadi Tersangka Kasus Karhutla

“Kalau ini bisa dibongkar sampai akar-akarnya, itu yang kami harapkan. Kami memohon kepada kepolisian agar kasus ini didalami dan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” ujarnya.

Amran menyebut angka 600 ton merupakan jumlah yang dilaporkan kepadanya dalam pengungkapan saat itu. Ia menduga volume penyelewengan bisa lebih besar, tetapi menegaskan bahwa jumlah keseluruhan dan cakupan kasus harus dipastikan melalui penyelidikan aparat penegak hukum.

Amran juga meminta agar dugaan keterlibatan oknum dalam rantai distribusi ditelusuri secara menyeluruh, termasuk apabila ditemukan keterlibatan pihak terkait di lingkungan Perum Bulog maupun Kementerian Pertanian. Ia menegaskan bahwa siapa pun yang terbukti terlibat harus ditindak sesuai ketentuan hukum dan aturan kepegawaian yang berlaku.

“Kami tidak ingin ada yang dilindungi. Kalau ada yang terlibat, harus ditindak. Jangan dibiarkan,” tegasnya.

Belakangan, Mentan bertindak tegas menyusul terungkapnya dugaan penyelewengan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tersebut.

Sebanyak delapan pejabat di lingkungan Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dicopot, sementara dua lainnya mendapat peringatan. Di sisi lain, sembilan pelaku dari pihak swasta telah diproses hukum, dengan satu orang di antaranya ditetapkan sebagai tersangka.

Baca juga: KPK: Kasus PT Djarum Timbulkan Kerugian Negara Mencapai Triliunan Rupiah

“(Pejabat) Bulog dengan Bapanas, ada 10 orang. Diberi peringatan ada dua, delapan kita copot. Dan itu ditindaklanjuti oleh Satgas Pangan nanti. Kalau ada bersalah, itu akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” kata Amran dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis 29 Oktober 2026.

Ia menegaskan, pencopotan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengawasan terhadap tata kelola beras SPHP. Pemerintah tidak akan membiarkan pelanggaran berlangsung tanpa konsekuensi, terlebih komoditas yang diselewengkan merupakan beras bersubsidi untuk membantu masyarakat.

“Yang jelas, sudah ada tersangka. Tetapi pelaku utama, nanti (diungkapkan),” ujar Amran saat ditanya mengenai perkembangan penanganan perkara tersebut.

Mentan: Yang Tanya Soal Mafia Pangan: “Ini Mafianya!”

Amran sempat melontarkan kritik tajam kepada pengamat yang selama ini mempertanyakan keberadaan mafia pangan. Mentan Amran meminta mereka melihat langsung fakta dugaan penyelewengan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang kini tengah ditindaklanjuti aparat penegak hukum.

Ia menegaskan pemerintah tidak akan berkompromi terhadap pihak-pihak yang mempermainkan pangan dan merugikan masyarakat.

“Terakhir, sampaikan kepada pengamat yang mengatakan tidak ada mafia, nah itu mafianya. Hei, bangun dari tidur! Jangan kau bela negara lain, tidak bela negeri sendiri,” tandas Amran.***