SERBA BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) mengatakan, jika ‘audisi’ pengelola Kebun Binatang Bandung tidak jadi keputusan, BUMD siap menjadi pengelola demi menyelamatkan pegawai dan menyelamatkan konservasi.

“Provinsi melalui BUMD menjadi pengelola Kebun Binatang bukan untuk tujuan bisnis, tapi tujuannya untuk menyelamatkan pegawai dan konservasi,” kata KDM, di lansir dari Humas Jabar, Kamis, 7 Mei 2026.

Menurut KDM, kawasan (Kebun Binatang Bandung-red) sangat baik, tertata kemudian hutan-hutannya relatif baik, pohon-pohonnya masih besar,” terangnya.

Sejauh ini belum ada pihak yang akan ditunjuk untuk mengelola Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo. Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung masih melakukan ‘audisi’ untuk memilih lembaga yang akan mengelola Kebun Binatang Bandung.

Baca juga: KDM Rekomendasikan yang Berintegritas untuk Jajaran Direksi dan Komisaris BJB

“Berdasarakan laporan dari Dinas Kehutanan Jabar kemarin, katanya sampai sekarang belum bisa diambil keputusan, karena ragam pertimbangan termasuk pertimbangan hukum,” ucap KDM, di Bandung, Rabu 6 Mei 2026.

Pemkot Bandung, menurut KDM, mengajukan waktu satu bulan kepada Kementerian Kehutanan untuk mempertimbangkan pihak mana yang akan menjadi pengelola Kebun Binatang Bandung.

Sebelumnya, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengungkapkan, sesuai jadwal, proses pendaftaran (lelang/audisi) akan ditutup pada 10 Mei 2026.

“Pendaftarannya tinggal beberapa hari lagi. Ini yang bikin saya agak deg-degan, karena syaratnya memang ketat sekali dan tidak semua lembaga konservasi menyanggupinya,” kata Farhan di Balai Kota Bandung, Kamis.

Ia menyebut, Pemkot Bandung sebelumnya telah mengundang sekitar 85 lembaga atau pihak potensial untuk mengikuti proses seleksi tersebut. Namun, hingga saat ini, belum semua pihak memberikan respons.

Baca juga: KDM: Gedung Sate Tidak Memiliki Tingkat Keamanan yang Memadai dengan Adanya Hotel Pulman

“Dari 85 yang kita undang, belum semuanya kembali ke kita. Yang sudah memberi sinyal minat, kalau tidak salah baru sekitar empat,” ujarnya.

Untuk mengantisipasi minimnya jumlah pendaftar, Pemkot Bandung telah mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat agar tenggat waktu pendaftaran dapat diperpanjang.

“Kita sudah mengajukan perpanjangan deadline selama satu bulan setelah tanggal 6 Mei,” terangnya.

Farhan menuturkan, Pemkot akan terus membuka berbagai opsi agar proses seleksi tetap berjalan optimal dan menghasilkan pengelola yang benar-benar kompeten.

“Pada dasarnya, berbagai opsi sedang kita siapkan dan langkah-langkah antisipasi terus dilakukan,” tegasnya.***