Kejati Jatim Tahan Empat Tersangka Korupsi Kebun Binatang Surabaya

SERBA BANDUNG – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan anggaran PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PD-TS-KBS).
Empat tersangka tersebut terdiri dari tiga pejabat di lingkungan PD-TS-KBS dan seorang advokat. Masing-masing berinisial M-N yang menjabat Direktur Keuangan dan SDM, N-W selaku Direktur Operasional dan Umum, E-E-S sebagai anggota Badan Pengawas PD-TS-KBS, serta M-M, seorang pengacara dari sebuah kantor hukum advokad.
Mereka langsung ditahan setelah penyidik menemukan dugaan penyimpangan penggunaan anggaran mencapai Rp3,27 miliar selama periode 2025-2026.
Penetapan tersangka dilakukan pada Kamis, 19 November 2026 malam. Usai menjalani pemeriksaan, keempatnya langsung dijebloskan ke Rumah Tahanan (Rutan) Cabang Kejati Jatim untuk menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan.
Baca juga: Oknum Dosen Upi Inisial BK Tersandung Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan CWP-03
Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, Punia Atmaja, mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik mengantongi alat bukti yang cukup terkait dugaan penyimpangan anggaran tersebut.
“Keempatnya ditetapkan sebagai tersangka dan langsung dilakukan penahanan di Rutan Cabang Kejati Jatim untuk 20 hari ke depan,” ujarnya.
Punia menyebut, perkara ini terungkap setelah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur menemukan adanya penggunaan anggaran PD-TS-KBS senilai Rp3,27 miliar yang tidak disertai pertanggungjawaban sebagaimana mestinya.
Dari hasil penyidikan, dugaan penyimpangan terbesar berkaitan dengan penggunaan uang sebesar Rp2,41 miliar yang melibatkan tersangka M-M selaku advokat. Dana tersebut disebut-sebut digunakan untuk membayar jasa hukum sebesar Rp200 juta. Sementara sekitar Rp2,2 miliar lainnya diklaim telah diserahkan kepada penyidik Kejari Tanjung Perak Surabaya dan Kejati Jatim untuk mengurus hingga menghentikan perkara yang berkaitan dengan KBS.
Namun, klaim penyerahan uang kepada aparat penegak hukum tersebut tidak terbukti berdasarkan penelusuran penyidik.
Baca juga: Kejagung Kembangkan Korupsi MBG Jilid 2
“Setelah kita telusuri, uang yang disebut diserahkan kepada penyidik Kejari Tanjung Perak Surabaya dan Kejati Jatim itu ternyata tidak benar,” tegas Punia.
Selain dana tersebut, penyidik juga menemukan pengeluaran lain sekitar Rp859 juta yang dicatat untuk sejumlah kebutuhan, di antaranya pembelian bahan bakar minyak (BBM), pembayaran tunjangan hari raya (THR), serta honorarium.
Punia mengungkapkan, keempat tersangka diduga bekerja sama untuk membuat sejumlah dokumen dan laporan pertanggungjawaban fiktif guna menutupi penggunaan anggaran tersebut.
Dokumen yang diduga direkayasa antara lain terkait kerja sama layanan hukum, perjanjian kerja sama, pembayaran honorarium konsultan hukum, hingga biaya pendampingan perkara.
“Penyidikan kasus ini masih terus berlanjut. Tim penyidik kini mendalami kemungkinan adanya aliran dana kepada pihak lain yang diduga turut menikmati hasil penyimpangan anggaran tersebut,” pungkasnya.***
