SERBA BANDUNG – Pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Bandung yang digagas Kementerian Sosial, terkendala soal ketersediaan lahan.

“Kita diminta untuk menghibahkan 5 hektar. Tidak ada 5 hektar mah. Kita adanya maksimum 2 hektar,” kata Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan di Balai Kota Bandung, Senin 21 April 2025.

Kondisi geografis dan keterbatasan lahan di wilayah perkotaan membuat permintaan itu sulit dipenuhi.

Sebagai solusi, pembangunan Sekolah Rakyat akan menyesuaikan ketersediaan lahan dengan konsep gedung bertingkat.

Baca juga: Oknum Kusir Delman di Kota Bandung Getok Wisatawan Rp600000

“Jadi kelihatannya gedungnya harus bertingkat. Bahwa tanahnya jadi tidak memenuhi ya kita bahas aja,” ujar Farhan.

Sekolah Rakyat ini akan mengusung konsep ‘satu atap’. Semua jenjang pendidikan disediakan dalam satu kompleks.

Sekolah ini ditujukan khusus bagi keluarga penerima bantuan sosial yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

“Sekolah rakyat itu satu atap semuanya. Ada khusus untuk mereka yang layak mendapatkan bantuan sosial. Pembangunannya semua oleh Kementerian Sosial, kita hanya menyediakan lahan,” tuturnya menambahkan.

Pemilahan warga penerima manfaat dilakukan oleh Kemensos dengan mengacu pada data resmi.

Baca juga: Wali Kota Bandung: Segala Bentuk Premanisme akan Ditindak Tegas!

“Itu ada di DTKS, ada PKH. Kita tunggu dulu datanya lengkap. Alhamdulillah sampai sejauh ini Bandung termasuk yang terbaik untuk data terkini DTKS,” terangnya.

Farhan juga menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat berbeda dengan program Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP).

“Kalau RMP beda lagi. Itu masuknya ke dalam program RMP, bukan Sekolah Rakyat. RMP mah rata-rata sekolah swasta yang musti ditebus, ijazahnya atau apa gitu,” katanya. ***