SERBA BANDUNG – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sedang mempersiapkan membackup Kejaksaan Agung dengan militer untuk menghadapi oligarki hitam.

Hal itu, diungkapkan Pengamat politik dan militer dari Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting, melaui podcast kanal youtube @AkbarFaizalUnsencored.

Pada kesempatan itu, Ginting menjelaskan bahwa salah satu yang dipanggil oleh Presiden Prabowo pada akhir Januari 2025 itu adalah Menteri Keuangan. Artinya disitu soal penerimaan pajak yang tidak sesuai dengan target, dan ada upaya untuk menagih pajak ke pihak-pihak tertentu.

“Ada upaya jangan sampai Kekjaksaan Agung didalam ‘pertempuran hukum’ dengan para oligarkhi itu, diancam dengan segala macam, maka TNI dianggap paling efektif untuk menjaga Kejaksaan Agung dari pada Kepolisian,” kata Ginting.

Baca juga: KDM Datangi KPK, Hibah dan Kemacetan di Kota Bandung Jadi Perhatian

Ketika ditanyakan oleh Host Akbar Faizal kenapa bukan Polisi yang melakukannya karena itu termasuk domain penegakan hukum, lalu seberapa serius masalahnya.

Ginting menjelaskan bahwa Kejaksaan Agung adalah objek vital nasional yang strategis. Berarti memang ada perintah dari Presiden, mengapa tidak menggunakan Kepolisian.

“Mereka memang dipersiapkan untuk menghadapi ancaman-ancaman, yang diduga akan menghambat target Presiden Prabowo memerangi oligarki hitam, dalam mengambil lahan-lahan milik negara yang tidak dikembalikan,” tegasnya.

Ketika ditanyakan oleh host Faizal, siapa mereka dan mereka mau apa?

Dengan diplomatis Ginting menjawan bahwa Prabowo sedang serius melawan oligarki ekonomi hitam. Patut diduga juga akan ada perintah pemberantasan korupsi (poin ke 7 Asta Cita).

“Kemungkinan Prabowo lebih mengandalkan Kejaksaan dari pada KPK untuk melawan korupsi, karena persepsi publik masih melihat bahwa antara KPK dengan Mabes Polri, yang kemudian dinilai buruk oleh publik sebagai kaki tangan rezim lama, itu juga yang membuat Prabowo ragu untuk kemudian menyerahkan kepada KPK dan Kepolisian,” tegasnya.

Baca juga: Ketua KPK: Pihaknya Tetap Berwenang Menangani Tindak Pidana Korupsi di BUMN!

Pengamat politik dan militer dari Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting./Tangkapan layar youtube @AkbarFaizalUnsencored

Dimana-mana diseluruh dunia, Ginting menyebut, rata-rata penanganan korupsi oleh kejaksaan bukan oleh polisi.

Ia menyampaikan bahwa cara persuasif sudah selesai, mereka tidak mau mengembalikan hasil korupsi dan tidak mau bayar pajak. Maka sekarang cara ‘koersif’ yang dihadapi.

Perang seperti di Amerika Latin menghadapi mafia narkoba, mafia tanah. “Saya kira hampir sama ini,” lanjutnya.

“Sebenarnya Presiden Prabowo itu kan sudah memanggil para konglomerat, artinya sudah memperingatkan secara persuasif, dan gak dapat juga ternyata,” kata Ginting.

“Ketika diplomasi sudah tidak bisa dipatuhi, maka harus ada kekuatan militer untuk mendukung diplomasi itu. Jadi Diplomasi dan militer melawan konglomerat hitam,” pungkasnya.***