SERBA BANDUNG – KPK menyoroti Kemacetan di Kota Bandung dan mendorong adanya perencanaan sistem transportasi publik yang lebih baik.

Menurut Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah II KPK, Bahtiar Ujang Purnama, Bandung masuk dalam kategori paling macet. Untuk itu pihaknya mendorong Pemprov Jabar mengonsepkan bagaimana pengelolaan sistem transportasi publik, bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bandung.

“Silakan dari Pemprov Jabar bisa mengonsepkan bagaimana pengelolaan sistem transportasi publik, bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bandung,” kata Bahtiar, dalam pertemuan antara KPK dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyaduli (KDM) yang berlangsung  Senin 19 Mei 2025 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

“KPK sudah memberikan masukan terkait dengan hal ini pada pejabat terkait,” ujarnya, dilansir dari laman resmi KPK.

KPK Minta Pemprov Jabar Pastikan Kevalidan Terkait Hibah

Dalam pertemuan yang juga dihadiri satuan tugas pencegahan dan penindakan KPK, beberapa isu penting dibahas.

Pertama, terkait hibah, KPK meminta agar Pemprov Jabar memastikan kevalidan dan pembaruan data secara berkala.

Baca juga: Presiden Prabowo: Stok Beras RI Tertinggi Sepanjang Sejarah

“Kami hanya memastikan dan hibah itu harus kembali ke masyarakat, itu yang akan dikawal KPK. Nanti satgas pencegahan bersama satgas penindakan yang akan melakukan aktivitas bersama, berkunjung ke kabupaten dan kota serta bertemu dengan kepala dinas. Saya minta dibantu untuk ini. Tugas kami membantu pemerintahan, bukan mencari kesalahan,” tutur Bachtiar.

Isu lain yang disorot adalah pengalihan fungsi lahan hijau dan lahan pangan menjadi area yang tidak produktif, yang menurut KPK rentan terhadap praktik suap.

Bachtiar meminta Pemprov Jabar melibatkan camat dan kepala desa dalam pengawasan agar penggunaan lahan tetap sesuai fungsi.

“Ini tidak boleh terjadi. Ini akan jadi langkah bersama dalam pembenahan lahan publik terkait pengalihan lahan. Kita akan melibatkan BPN, dalam bentuk tim,” lanjutnya.

Ia menyebut, kalau perlu nanti dikumpulkan camat dan kadesnya. Saya minta Sekda Jabar untuk membantu secara administrasi dan penerjemahan konsep, jika butuh komunikasi dengan KPK, silakan menghubungi PIC Korsup Jawa Barat,” tegasnya.

KDM menyambut baik dukungan KPK dalam mengawal efektivitas anggaran daerah.

Ia menargetkan dalam lima tahun ke depan, seluruh alokasi pembiayaan Pemprov Jabar dapat berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat, mulai dari pertumbuhan ekonomi, pendidikan, layanan kesehatan, hingga infrastruktur dan sektor pertanian.

Baca juga: Ketua KPK: Pihaknya Tetap Berwenang Menangani Tindak Pidana Korupsi di BUMN!

“Kepentingan dasar warga Jawa Barat menjadi perhatian saya. Pertama yang menjadi kewajiban Pemprov Jabar adalah daya tampung sekolah menengah dan sekolah menengah kejuruan yang saat ini relatif masih rendah,” kata KDM.

“Masih banyak warga yang belum bisa sekolah di sekolah pemerintah, sekolah swasta yang diakses masyarakat berpenghasilan rendah tentu menjadi beban ekonomi keluarga,” ujarnya menambahkan.

KDM juga menyoroti pentingnya mengubah budaya birokrasi dalam pengelolaan anggaran agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Ia menilai, korupsi tidak hanya terjadi secara struktural, tetapi juga secara kultural, ketika praktik penggunaan anggaran tidak mencerminkan kepentingan publik.

KPK merespons positif inisiatif Pemprov Jabar. Bachtiar menegaskan bahwa KPK akan terus mendukung pemerintah daerah melalui penerapan indikator Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) untuk memperkuat tata kelola yang bersih dan transparan.***