SERBA BANDUNG – Presiden Prabowo meminta bank-bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara- red) untuk lebih berpihak kepada pelaku usaha kecil dan masyarakat berpenghasilan rendah.

Hal itu ditegaskan Kepala Negara saat menyampaikan pidato Penyampaian KEM PPKF RAPBN Tahun Anggaran 2027 di Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, pada Selasa, 20 Mei 2026.

“Saya minta bank-bank Himbara, cobalah menjadi bank yang patriotik. Jangan dia lagi, dia lagi, yang dikasih kredit orang yang sudah kaya. Kalau dia sudah lama terima kredit dari pemerintah, ya sudah berjuang dong. Masa terus-menerus dikasih kepada mereka,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Presiden menilai demokrasi ekonomi harus membuka kesempatan yang lebih luas, bukan hanya memberikan akses pembiayaan kepada kelompok usaha yang sudah mapan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menyatakan, selama ini, rakyat dicekik dengan bunga kredit yang besar. Bunga kredit untuk rakyat dapat mencapai 70% setahun. Untuk itu, Prabowo telah memerintahkan bank himbara menetapkan bunga kredit rakyat maksimal 5% setahun.

Baca juga: Presiden Prabowo Serahkan Pesawat MRCA Rafale dan Alutsista Lainnya Kepada TNI

Sedangkan suku bunga untuk usaha besar (segmen korporasi) berkisar antara 8,00% hingga 10% per tahun.

Presiden menjelaskan bahwa arah perekonomian Indonesia adalah ekonomi Pancasila atau ekonomi jalan tengah.

Menurut Presiden, sistem ekonomi tersebut mengambil sisi terbaik dari peran negara dan mekanisme pasar, dengan tetap berlandaskan asas kekeluargaan, gotong royong, keadilan, dan pemerataan.

“Ekonomi yang cocok untuk Indonesia adalah ekonomi jalan tengah, ekonomi yang berani mengambil yang terbaik dari sosialisme dan yang terbaik dari kapitalisme,” ungkapnya.

Dalam hal itu, Kepala Negara menegaskan bahwa negara tetap harus hadir untuk memberikan perlindungan, pengawasan, serta keberpihakan kepada rakyat.

Namun, pada saat yang sama, Indonesia juga membutuhkan semangat kewirausahaan, inovasi, persaingan sehat, keberanian mengambil risiko, dan kemampuan manajerial yang kuat dari para pelaku usaha.

Presiden juga mendorong lahirnya pengusaha-pengusaha baru, terutama dari kalangan muda.

Baca juga: Tumpukan Uang Rp 10,2 Triliun Hasil Sitaan dari Satgas PKH Diserahkan ke Kas Negara

Pemerintah, kata Presiden, tengah menyiapkan pendidikan kewirausahaan atau entrepreneurship agar anak-anak muda Indonesia tidak hanya bergantung pada pekerjaan sebagai aparatur negara, tetapi juga berani bersaing dan membangun usaha.

Selain pendidikan kewirausahaan, Presiden menyampaikan perlunya dukungan pembiayaan bagi perusahaan rintisan atau startup. Menurut Presiden, anak-anak muda Indonesia perlu diberi kesempatan untuk tumbuh menjadi pengusaha baru yang kuat.

“Begitu dia selesai, kita juga harus memberi kredit startup. Kita harus dorong mereka, memberi kesempatan mereka untuk tumbuh jadi pengusaha-pengusaha yang kuat, pengusaha-pengusaha yang baru,” lanjut Presiden.

Presiden turut menekankan pentingnya perbaikan iklim usaha melalui reformasi birokrasi dan percepatan perizinan.

Menurut Presiden, pemerintah tidak boleh justru membebani dunia usaha melalui proses yang lambat, birokratis, atau membuka ruang bagi pungutan liar.

“Jangan pengusaha diperas terus. Jangan pengusaha diganggu. Kalau Malaysia bisa bikin izin dalam 2 minggu, kenapa kita izinnya 2 tahun? Memalukan,” tandasnya.***