SERBA BANDUNG – Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat (Jabar) menyampaikan bahwa pengumuman hasil Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) pada Sabtu 13 Juni 2026 mengalami penyesuaian waktu.

Penyesuaian ini dilakukan dalam rangka penyempurnaan data dan hasil pemetaan guna memastikan seluruh proses berjalan secara optimal serta informasi yang diterima oleh calon murid baru dan masyarakat tersaji secara akurat, valid, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, masyarakat diimbau untuk terus memantau informasi selanjutnya melalui laman spmb.jabarprov.go.id 

“Kami juga mengajak seluruh calon murid baru serta orang tua/wali untuk tetap tenang dan mengikuti perkembangan informasi dari sumber resmi. Atas pengertian seluruh masyarakat, kami ucapkan terima kasih,” ungkap Kadisdik. 

Baca juga: KDM akan Memanggil Pihak Pengembang Aplikasi, Buntut Sengkarut SPMB

Disdik Jabar tak Persoalkan Pelaporan ke Ombudsman

Mengenai adanya sejumlah orang tua siswa yang  melaporkan instansinya ke Ombudsman perwakilan Jabar, terkait dugaan maladministrasi pelaksanaan Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) 2026, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Purwanto menyatakan tidak mempersoalkan hal itu.

Pihaknya siap untuk menghadapi segala bentuk pemanggilan maupun pemeriksaan, mengingat pelaporan tersebut merupakan hak konstitusional warga negara.

“Ya kami persilakan tentu kalau ada aduan, Kami mengikuti, kan, negara hukum,” kata Purwanto kepada media, di SMK Negeri 1 Bandung, Senin 15 Juni 2026.

Akibat akumulasi kekacauan pelaksanaan PCMB 2026,  Persatuan Purnabakti Pendidik Indonesia (P3I) Jawa Barat bersama para orang tua siswa melayangkan laporan resmi ke Ombudsman Jabar.

Menurut Ketua P3I Jabar Iwan Hermawan, kekisruhan bermula dari pemaksaan penggunaan aplikasi baru yang dinilai belum matang secara infrastruktur teknologi.

Baca juga: Jabar akan Terdampak Fenomena El Nino Ektrem Godzila

Sehingga, banyak akun pendaftaran gagal diverifikasi, data peserta tidak terbaca sistem, hingga terjadinya anomali perubahan hasil pemetaan secara mendadak.

“Melihat skala kerugian yang masif, pihak orang tua kini turut menggalang kekuatan politik untuk mendesak DPRD Jawa Barat segera mengintervensi karut-marut penerimaan siswa tersebut,” kata Iwan.

Iwan menilai, jika melihat di media sosial, dukungan buat pansus ini sangat besar karena sudah menyangkut korban ribuan masyarakat Jawa Barat. sehingga menurutnya harus jadi bahasan di Panitia Khusus (Pansus) DPRD Jabar.

Desakan pembentukan Pansus oleh legislatif dinilai mendesak agar investigasi menyeluruh terhadap sistem baru PCMB SMA/SMK Negeri tahun ini dapat berjalan transparan, dan membongkar penanggung jawab di balik kegagalan sistem pengumuman tersebut.***