SERBA BANDUNG – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi (KDM) mengklarifikasi pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang menyebut Provinsi Jawa Barat menyimpan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam bentuk deposito senilai Rp 4,17 triliun.

Melalui postingan pada akun Instagramnya, @dedimulyadi71, KDM menjelaskan bahwa di kasnya tidak ada sertifikat deposito Rp 4,1 triliun. Yang tertera angka Rp 2.380.930.534.522 atau hampir Rp 2,4 triliun.

“Di kasnya tidak ada sertifikat deposito Rp 4,1 triliun. Jadi, kalau ada yang menyatakan ada uang Rp 4,1 triliun yang tersimpan dalam bentuk deposito, serahin datanya ke saya,” kata KDM, dalam videonya, Selasa 21 Oktober 2025.

“Tadi saya nyari, karpet diangkatin, kursi dibalikin, laci ruangan saya dibukain, ternyata duit Rp 4,1 triliun itu tidak ada,” terangnya.

Baca juga: Prabowo: Rp306 Triliun Anggaran yang Rawan Korupsi Dialihkan ke Program Pro-Rakyat

“Mudah-mudahkan nanti tahun depan ada buat Jawa Barat, ditambahin dana transfernya,” ujar KDM berharap.

KDM mengaku sudah bolak-balik ke Bank Jawa Barat (BJB), bahkan mengumpulkan dan memarahi staf untuk menanyakan soal deposito Rp 4,1 triliun.

Namun menurutnya, uang segitu memang tidak ada. Dibuka di dokumen Kas Daerah, juga tidak ada, (untuk) membuktikan ada tidaknya duit Rp 4,1 triliun dalam bentuk deposito bukanlah perkara sulit.

“Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tinggal periksa kas daerah Jawa Barat. Pasti akan kelihatan, jika memang ada,” Tegasnya.

Baca juga: Presiden Prabowo Menegaskan agar Biaya Haji Terus Ditekan

“Kalau ada yang menyatakan ada uang Rp4,1 triliun yang tersimpan dalan bentuk deposito, serahin datanya ke saya,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan kepada media, kaitan dengan hal ini agar menanyakan ke Bank Sentral.

“Tanya aja ke Bank Sentral, itu kan data dari sana,” kata Purbaya, dikutip dari Instagram @tirtoid.

“Harusnya dia cari, kemungkinan besar anak buahnya lagi ngibulin dia, Saya bukan pegawai Pemda Jabar, kalau mau periksa silahkan periksa saja sendiri,” imbuhnya.

Menurut Menkeu, (data) itu dari sistem monitoring BI yang dilaporkan oleh Perbankan setiap berapa minggu sekali, seperti itu datanya.***