SERBA BANDUNG – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Kang Dedi Mulyadi (KDM) menerima keluh kesah Seorang Pelajar SMA atas Larangan Study Tour dan Acara Perpisahan Sekolah, saat menerima audiensi perwakilan warga Cikarang yang terdampak proyek pelebaran sungai, di Lembur Pakuan, Kabupaten Subang, Sabtu (26/4/2025).

Menanggapi hal itu, KDM menegaskan kebijakan larangan kegiatan study tour dan perpisahan sekolah dilakukan untuk mencegah pungutan liar dan komersialisasi pendidikan yang dapat memberatkan orang tua siswa.

Ia menekankan bahwa kegiatan perpisahan diperbolehkan jika diselenggarakan secara mandiri oleh siswa tanpa keterlibatan pihak sekolah.

“Kritik sebaiknya diarahkan kepada pemerintah jika tidak memperhatikan pendidikan, bukan terhadap kebijakan yang justru meringankan beban masyarakat,” ujarnya.

Baca juga: Pemkot Bogor Selenggarakan Audisi Untuk Menghapus Pengamen Jalanan di Angkot

KDM juga menyampaikan harapannya agar generasi muda Jawa Barat tumbuh dalam suasana keprihatinan yang mendidik, bukan gaya hidup konsumtif yang tidak sesuai dengan kondisi sosial.

KDM Berikan Bantuan Rp10 juta per Keluarga

Dalam pertemuan tersebut, KDM memberikan bantuan Rp10 juta per keluarga untuk warga Cikarang yang terdampak proyek pelebaran sungai, untuk menyewa rumah selama minimal satu tahun.

Sekitar 30 kepala keluarga yang kehilangan tempat tinggal akibat penggusuran proyek, menyampaikan keluhan dan aspirasi langsung kepada KDM. Sejumlah warga meminta bantuan kontrakan serta dukungan sosial berupa kebutuhan sandang dan pangan.

Baca juga: Reaktivasi Sejumlah Jalur KA di Jabar, Akankah Terwujud di Era Dedi Mulyadi?

Dalam hal bantuan kontrakan, Pemprov Jabar melalui program Bank Bjb Peduli memberikan bantuan sebesar Rp10 juta per keluarga, cukup untuk menyewa rumah selama minimal satu tahun.

Namun, bantuan ini hanya diberikan kepada warga yang terdampak dan kehilangan tempat tinggal, bukan kepada mereka yang membangun secara ilegal di atas tanah negara.

KDM juga menegaskan Pemprov Jabar terus mengupayakan program pembangunan rumah bagi warga terdampak, bekerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

“Saya tidak ingin menjadi pemimpin yang hanya populer, tapi harus mengarahkan masyarakat pada kehidupan yang lebih baik,” ucapnya menegaskan.***